Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengusulkan pemerintah melaksanakan moratorium pembangunan klub di Pulau Dewata. Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan hal tersebut bisa menjadi salah satu upaya penataan ulang dari zona wisata. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menghitung carrying capacity di Bali untuk mengetahui batas maksimal wisatawan yang datang ke sebuah lokasi wisata. ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT "Berapa sih idealnya carrying capacity-nya Bali ini? Karena kita sambil, apakah perlu kita melakukan moratorium dulu? Barangkali lima tahun untuk penataannya, kemudian baru dibuka lagi?" ujar Suryawijaya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/9). Ia pun menguraikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Bali termasuk infrastruktur dalam mengurangi kemacetan, pelanggaran keimigrasian, hingga adanya turis yang berulah dan tidak menghargai aturan yang sesuai dengan norma dan budaya Bali. Suryawijaya menilai hal-hal seperti itulah yang perlu ditertibkan. Menurutnya, alih fungsi lahan di Bali dari lahan basah ke lahan kering yang dipergunakan untuk pariwisata mencapai 200 hektare (ha) per tahun. Maka itu, ia melihat aturan terkait pariwisata di Pulau Dewata perlu ditata ulang. "Misalnya penataan yang mana yang boleh dilakukan untuk peruntukan ini. Itu yang harus dilakukan. Jadi lebih baik pembinaan dan penataan ini dilakukan secara masif penertibannya," imbuh Suryawijaya lebih lanjut. Di samping itu, ia berharap PHRI ke depannya akan dilibatkan dalam penataan ini. Ia juga berharap seluruh pengusaha di bidang akomodasi pariwisata di Bali masuk menjadi member PHRI guna melengkapi database sehingga mempermudah melacak segala macam permasalahan. Suryawijaya menyampaikan selama ini adanya masalah turis yang berulah muncul dari mereka yang tinggal di villa swasta yang tak terdaftar anggota PHRI. Ia membandingkan dengan turis di hotel yang identitasnya bisa terdata dan termonitor dengan jelas saat mereka melakukan check-in. "Tapi selama ini, tamu-tamu yang berulah itu kan tamu-tamu yang tinggal di akomodasi-akomodasi, yang disewa-sewakan secara pribadi kan itu yang terjadi. Jadi ada pabrik narkoba dan segala macam itu kan yang harus diperhatikan," tegasnya. Ia pun menyarankan pemerintah untuk mempersulit izin pembangunan klub di Bali alih-alih menutup klub yang sudah ada saat ini. Suryawijaya berkata bahwa selama ini klub yang berdiri di Bali melakukan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Begitu nomor induk berusaha (NIB) keluar, klub tersebut langsung dibangun dan dioperasikan. "Kalau kurangi yang sudah ada kan pengusaha bisa melakukan perlawanan, nanti kan? Apalagi yang sudah berizin kan. Jadi mengurangi atau menutup menurut saya kurang pas. Jadi kita harus menertibkan dulu pembinaan, kemudian menyetop untuk usaha yang baru, sampai situasi dan kondisinya akan lebih baik," jelasnya lebih lanjut. Sebelumnya, pemerintah pusat berencana membenahi wisata di Bali sehingga ke depan keasliannya tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembenahan akan dilakukan pada beberapa aspek. Salah satunya kharisma. Ia mengatakan belakangan ini Bali 'rusak' imbas maraknya turis aring yang menggunakan Pulau Dewata tersebut sebagai tempat menggunakan dan mengedarkan narkoba, mengambil pekerjaan warga lokal. Bali juga rusak oleh maraknya kelab yang menyuguhkan orang berpakaian terbuka alias telanjang. "Jadi kelab nude topless kurangi lah, kan bukan mau lihat orang telanjang, kalau mau pilih tempat lain. Keunikan Bali harus kita pelihara jangan jadi seksualitas, turis seksual ke tempat lain saja, Bali itu biar lah kharisma dan auranya kita pertahankan," katanya seperti dikutip dari Antara. Luhut mengatakan untuk membersihkan masalah itu, ia telah memerintahkan Polda Bali, Pangdam Udayana dan Dinas Imigrasi untuk bertindak. "Ini supaya betul-betul Bali dibersihkan dari obat narkotika, orang-orang asing mengambil pekerjaan anak lokal, saya minta Polda, Pangdam, dan Imigrasi betul-betul kompak, kalai kita kompak tidak ada yang bisa lawan," ujarnya. Selain membersihkan turis yang merusak itu, Luhut mengatakan pemerintah juga akan menertibkan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan komersial, khususnya di kawasan Bali Selatan. Pemerintah akan menggelar rapat terbatas pekan depan untuk membahas masalah itu. [Gambas:Video CNN] (del/sfr)