JAKARTA, KOMPASINDO.CO.ID – Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) menggelar konferensi pers untuk membahas persiapan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025. Acara ini berlangsung pada Selasa (19/11) siang di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Hadir dalam konferensi pers ini, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi Sukamdani, Sekretaris Jenderal BPP PHRI Maulana Yusran, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Usaha, Investasi, Litbang, dan IT PHRI Anthony Putihrai, serta jajaran pengurus lainnya. Acara ini juga dihadiri sejumlah media yang antusias menyimak paparan dan diskusi terkait perkembangan sektor perhotelan dan restoran di Indonesia. Perkembangan Industri Perhotelan dan Restoran Dalam sesi tanya jawab, Hariyadi Sukamdani menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media mengenai kondisi terkini sektor perhotelan dan restoran, termasuk tantangan di beberapa wilayah. Ia menyebut bahwa pengembangan hotel di wilayah baru cenderung dilakukan setelah infrastruktur dan kebutuhan komersial lain tersedia. “Pembangunan hotel biasanya berada di tahap akhir setelah infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya siap,” ungkapnya. Hariyadi juga menanggapi pertanyaan mengenai potensi penjualan aset hotel yang sudah beroperasi. Menurutnya, minat terhadap akuisisi hotel yang telah jadi masih cukup besar, tergantung pada dukungan perbankan terhadap aset-aset tersebut. “Jika aset sudah beroperasi, biasanya bank lebih mau mendukung pendanaan dibandingkan untuk proyek baru dari awal (greenfield project),” jelasnya. Persiapan Munas XVIII PHRI Munas XVIII PHRI akan digelar pada 10–11 Februari 2025 dengan tema “Menyatukan Tekad Menjadikan Pancasila Sebagai Pedoman Nasional.” Acara ini akan menjadi momen penting untuk memilih pengurus baru BPP PHRI periode 2025–2030. Munas juga akan membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan masa depan industri perhotelan dan restoran di Indonesia. Proses pendaftaran calon Ketua Umum BPP PHRI akan dibuka mulai Rabu, 20 November 2024, hingga 22 Desember 2024. Dalam konferensi pers, panitia menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon Ketua Umum, di antaranya: 1. Warga Negara Indonesia. 2. Pemilik atau pengelola badan usaha di sektor perhotelan atau restoran. 3. Memiliki sertifikat keanggotaan PHRI yang masih berlaku. 4. Pernah menjabat sebagai Ketua DPD PHRI atau pengurus BPP PHRI selama minimal satu periode penuh. 5. Mempresentasikan visi dan misi dalam sidang pleno Munas. Selain itu, calon Ketua Umum diwajibkan hadir secara langsung selama proses pemilihan berlangsung. “Semua calon harus mematuhi aturan organisasi dan bersedia menandatangani pernyataan tunduk pada anggaran dasar serta peraturan PHRI,” kata Hariyadi. Harapan dan Fokus Munas XVIII Munas XVIII PHRI tidak hanya menjadi ajang pemilihan pengurus baru, tetapi juga platform untuk membahas berbagai tantangan dan peluang di industri perhotelan dan restoran, termasuk adaptasi terhadap tren baru di sektor pariwisata pasca-pandemi. Hariyadi menekankan pentingnya kolaborasi antar anggota PHRI untuk memperkuat posisi industri dalam menghadapi persaingan global. “Kami berharap Munas kali ini dapat melahirkan keputusan strategis yang membawa manfaat bagi seluruh anggota dan industri perhotelan serta restoran di Indonesia,” ujarnya. Dengan berbagai agenda penting yang akan dibahas, Munas XVIII diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat daya saing sektor pariwisata nasional, seiring upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia. Bagi para calon Ketua Umum yang berminat, informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui sekretariat BPP PHRI. Munas XVIII diproyeksikan menjadi momen bersejarah yang menyatukan tekad seluruh anggota PHRI untuk kemajuan bersama.