Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani (Beritasatu.com / Hendro Situmorang) JAKARTA, investor.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 dan APBD berpengaruh besar terhadap sektor pariwisata. Pemotongan anggaran tersebut, untuk membiayai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani mengatakan segmen pasar atau agenda pemerintah untuk sektor akomodasi yang menjadi pendapatan hotel sekitar 40%.  Dengan begitu, angka 40%  itu akan hilang karena kegiatan meeting dan perjalanan dinas kementerian/lembaga ditiadakan.  "Jadi memang pemotongan atau pemangkasan anggaran pemerintah untuk hampir mayoritas kementerian/lembaga tentu bakal berimbas secara langsung pada seluruh kegiatan usaha. Kalau di pariwisata khususnya bidang hotel dan restoran ini memang pengaruhnya besar," katanya, Jumat (7/2/2025).  Selanjutnya, pemotongan itu juga bakal berdampak pada mata rantai yang terkait dengan aktivitas di hotel dan restoran. Kegiatan itu antara lain seperti pasokan makanan dan minuman dari pihak UMKM, pendapatan asli daerah (PAD) juga akan mengalami penurunan yang drastis. Hariyadi menilai hampir di seluruh wilayah di Indonesia, sektor hotel dan restoran itu menempati urutan lima besar bahkan ada yang menduduki tiga besar sebagai kontribusi pada pajak dan PAD. Jadi bisa dibilang pengaruhnya cukup besar. Di dalam pemerintah sendiri, lanjutnya, tentunya pemotongan anggaran ini juga akan mengurangi kemampuan mereka mengembangkan program-program yang terkait dengan upaya memajukan pariwisata. "Jadi pendanaan untuk promosi pariwisata dan melakukan insentif, misalkan mancanegara seperti itu ya otomatis tidak ada. Jadi tidak akan program-promosi. Nah ini juga akan berdampak signifikan karena dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kita Indonesia sudah sangat jauh dan akan semakin tertinggal," ungkap dia. Sementara di tingkat ASEAN saat ini yang nomor satu adalah negara Thailand untuk mendatangkan wisatawan mancanegara dan disusul Malaysia. Menariknya saat ini negara Vietnam sudah melewati Indonesia, karena angkanya sudah lebih dari mendatangkan sebanyak 14 juta orang wisatawan. Jadi hal ini akan sangat disayangkan.  "Jadi dampak efisiensi anggaran ini berdampak pada semua kegiatan apakah itu nantinya acara untuk berbuka puasa bersama saat Ramadan mendatang, termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan sosialisasi, itu bakal ditiadakan," ucap Hariyadi yang menyebut pemangkasan anggaran pemerintah ini terbilang ekstrem. Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Berdasarkan Inpres itu, Prabowo meminta penghematan anggaran sampai Rp 306,69 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sampai Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah juga dipotong Rp 50,59 triliun. Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com) Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id Follow Baca Berita Lainnya di Google News Read Now LIVE STREAMING Saksikan tayangan informasi serta analisis ekonomi, keuangan, dan pasar modal di IDTV